MEDAN (21/5) – PT Pertagas melaporkankepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gas Arun yang diperuntukkan bagi Kawasan Industri Medan (KIM) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sudah bisa beroperasi di kuartal ke empat tahun ini.
Laporan itu terungkap dalam sebuah pertemuan Direktur Energi Baru dan Terbarukan PT Pertamina (Persero), Yenni Andayani saat melakukan audiensi di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara,Jalan Sudirman 41, Kamis (21/5).
Gubernur Gatot menekankan agar Pertagas merealisasikan segera gas untuk kebutuhan industri, baik untuk KIM maupun KEK Sei Mangkei. Selama ini, lanjutnya, pasokan Gas Arun sudah masuk ke PLN, maka ia berharap hal ini pun segera terwujud untuk dunia industri.
Karena, menurut Gatot, krisis gas yang terjadi industri Sumatera Utara (Sumut) sudah lama dirasakan kalangan industri.
"Memang energi gas sudah lama menjadikrisis di Sumut. Kita prihatin akan hal tersebut. Kekurangan pasokan gas membuat pertumbuhan industri kita lamban. Padahal dari sisi potensi, kita memiliki banyak potensi industri. Namun saya yakin, pemerintah pusat akan terus memihak kita, dan kita siap mendukung terhadap semua industri yang mau digarap investor di Sumut ini," ujar Gatot.
Berdasar laporan dari Pertamina, kebutuhan gas untuk KEK Sei Mangkei sebesar 75 MMSCFD. Dari jumlah itu, katanya, 40 MMSCFD untuk kebutuhan KEK Sei Mangkei dan selebihnya untuk keperluan listrik di kawasan itu juga.Operasional Gas Arun ini diperkirakan dapat teraliri pada Oktober, walau awalnya direncanakan dapat mulai beroperasi pada bulan Juni. Dalam prosesnya, ada kendala yang dihadapi seperti pembebasan lahan.
Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara sudah menyelesaikan masalah pembebasan lahan dan tinggal menunggu pembiayaan yang dilakukan oleh PT Pertamina. Dalam pertemuan itu juga, Gatot berharapagar PT Pertamina dapat membersihkan bangunan-bangunan yang sudah berdiri di areal pipa.
Proses pembangunan pipa yang sudah diselesaikan sampai saat ini sudah 68%.Dalam waktu dekat, Pemprov Sumut sebagai fasilitator juga akan membahas terkait persosialisasian harga gas yang sampai saat ini belum menemukan hargakesepakatan. PT Pertagas beranggapan bahwa harga yang ditawarkan sudah murah sedangkan bagi pelaku industri harga tersebut terlampau mahal.
"Pemprov Sumut berharap ada kepastian untuk berapa besarnya pasokan untuk Sumut. Kalau tahun ini ada 200 MMSCFD,tahun depan berapa untuk Sumut? Kalau dari Pemprov Sumut sih maunya secepatnya," lanjut Gatot.
Sumber: Humas Kantor Gubernur Sumatera Utara
