JAKARTA (7/5) – Kondisi perekonomian dunia yang turun berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2015. Kondisi tersebut juga telah memberi kontribusi besar pada peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, jangan ada lagi kebijakan pemerintah yang malahmenambah angka pengangguran hingga memperburuk wajah perekonomian nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menyampaikan hal ini melalui rilisnya, Kamis (7/5).
“Pengangguran telah merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papuamengalami peningkatan pengangguran, terutama sektor pertanian, perikanan kelautan, dan transportasi. Data BPS menunjukkan, hingga Februari 2015 pengangguran meningkat 2 juta orang, sehingga total angka pengangguran mencapai 7,45 juta orang. Keadaan ini sudah mulai membahayakan untuk tatanan kehidupan masyarakat,” katanya.
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini mengungkapkan peningkatan pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2015 mencapai 300 ribu orang.
“Pengangguran di satu kota saja, misalnya Pekanbaru, mencapai hampir 200 ribu orang. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat pengangguran naik hampir 53 ribu orang. Diperkirakan total kenaikan pengangguran di seluruh Indonesia pada Bulan Februari saja mencapai 300 ribu orang,” ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya pada angka 4,71%, lanjut Andi Akmal, membuat publik pesimis akan tercapainya target pertumbuhan 5,7 persen hingga akhir tahun 2015. Ia memberi masukan kepada pemerintah di semua level kementerian untuk tidak memperburuk kondisi ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada mayoritas masyarakat.
Menurutnya, kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin buruk akan menyebabkan rakyat kecil semakin menderita.
Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan itu menambahkan tim ekonomi pusat saat initelah banyak mengeluarkan kebijakan yang justru mempertinggi inflasi. Diantaranya harga BBM yang tidak teratur,kenaikan tarif dasar listrik pada industri mulai Mei 2015, kenaikan harga LPG, pelarangan nelayan kecil menangkap ikan dengan alat tertentu tanpa ada solusi, serta tata niaga pangan pokok yang amburadul.
“Apalagi sekarang diperparah dengan fenomena menurunnya kinerja perbankan akibat kredit macet, dan yang paling parah menambah angka pengangguran yang sekaligus meningkatkan angka kemiskinan. Pusat harus memahami bahwa nilai tukar petani di hampir seluruh wilayah Indonesia menurun 1 hingga 2 persen saat ini, kecuali Bangka Belitung yang naik, 0,41 persen. Ini menunjukkan betapa daya beli masyarakat kecil telah terganggu, sehingga juga mengganggu tingkat kesejahteraan mereka,” serunya.
Bahkan, lanjutnya, pemerintah saat ini tengah bersiap melakukan impor beras dengan alasan Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak sanggup menyerap beras petani sesuai kebutuhan nasional. Target Bulog yang seharusnya menyerap 2,7 juta ton beras petani, hanya mampu 20 persensaja, yaitu sekitar 470 ribu ton.
“Kerja dan kebijakan pemerintah saat ini perlu dievaluasi. Sehingga tidak malah meningkatkan pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Pendekatan pemerintah haruspada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai ada pikiran untuk menumpuk anggaran agar kekayaan para pejabat eksekutif melonjak,” pungkas Andi Akmal.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin
