BANDUNG (21/5) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait pengelolaan aset SMA/SMK di Jabar. Aher mengatakan aset SMA/SMK yang masih dimiliki pihak lain tidak bisa diperbaiki dan dibangun oleh Pemprov.
“SMA dan SMK yang ada di kabupaten/kota seharusnya tidak ada masalah. Tetapi ada SMA yang belum punya aset dan ada yang asetnya milik desa. Kedepan persoalan aset ini harus ditata, harus jadi milik provinsi, harus dibayar kepada pihak desanya,” kata Aher pada Persiapan Percepatan Alih Kelola SMA dan SMK 2016 di Provinsi Jawa Barat, bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/5).
Aher menjelaskan dalam konteks perencanaan alih kelola SMA/SMK, Pemprov perlu mengidentifikasi berbagai aspek, antara lain Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Februari 2015, tambahnya, jumlah SMA/SMK di Jawa Barat mencapai 3917 sekolah, termasuk sekolah negeri dan swasta.
“Saat ini ada sekitar 732 SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Selain itu, Pemprov Jabar akan membangun SMA dan SMK negeri di 129 kecamatan. Pembangunan sekolah tersebut sebagai upaya pemerintah menghadirkan wajah negara di daerah pelosok,” jelasnya.Aher mengungkapkan pembangunan SMA dan SMK baru bertujuan mendekatkan fasilitas pendidikan untuk masyarakat serta memperluas jaringan dan daya tampung.
“Pembangunan SMA dan SMK baru, khususnya di kecamatan-kecamatan yang belum punya SMA/SMK negeri, kami maksudkan untuk dua hal.
Pertama, menjangkau layanan masyarakat sedekat mungkin terhadap masyarakat. Yang kedua, meluaskan jaringan dan daya tampung,” tutupnya.
Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan arahan pada Persiapan Percepatan Alih Kelola SMA dan SMK 2016 di Provinsi Jawa Barat, bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/5).Sumber:Humas Pemprov Jawa Barat
