Jakarta- Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengkritik rencana Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle, seperti yang pernah diakui sendiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.Dia mengingatkan, jangan sampai isu reshuffle digiring untuk pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik adalah penrgantian anggota kabinet.
"Jangan sampai ini dijadikan isu untuk menggiring opini publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik itu reshuffle. Apalagi, rencana ini muncul ditengah tren penurunan ekonomi nasional dan masih ruwetnya konsolidasi politik setelah dilantiknya Jokowi sebagai presiden,” ujar Mahfudz dalam rilis yang disampaikan pada Jumat (22/5).
Menurut Mahfudz, harus dipahami bahwa semua kementerian dan lembaga baru berusia 6 bulan, seperti bayi yang masih merah. Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan.Orientasi dan fokus kerja pun masih dalam konsolidasi. Misalnya, penyesuaian rencana kerja kementeriandan lembaga tahun 2015 dengan visi Nawa Cita Jokowi. Dan lebih penting lagi, anggaran kementerian dan lembaga yang dituangkan dalam APBNP2015 baru saja keluar DIPA-nya bulan Mei ini,” tambahnya.
Mahfudz yang juga Ketua Komisi I DPR RI, mengatakan, kementerian dan lembaga yang dipimpin Presiden Jokowi sampai saat ini seperti kendaraan yang belum bisa dipacu.
"Jika karena mencuatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, lalu presiden lakukan reshuffle, itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia 6 bulan," tegasnya.
Sebagai bukti argumentasi ini, Mahfudz menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah menunjukkan bahwa melemahnya pertumbuhan ekonomi salah satunya karena melemahnya konsumsi pemerintah.
BPS juga menunjukkan laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) darikomponen pengeluaran konsumsi pemerintah minus 48.68 persen pada kuartal 1/2015 dibandingkan dengan akhir 2014.
"Jadi, menurut saya, ide reshuffle tidak akan jadi solusi melainkan justru menambah persoalan baru. Bahkan yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja Presiden Jokowi sendiri dalam 6 bulan ini, yaitu seberapa efektif dia mengelola kabinetnya," tegas Mahfudz.[ald]
RMOL
